Pelaku Ujaran Kebencian

Haruskah Semua Pelaku Ujaran Kebencian Dihukum

Pelaku Ujaran Kebencian – Bulan lalu, Presiden Joko “Jokowi” Widodo menginstruksikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mempersiapkan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan polisi untuk memberikan pedoman untuk menafsirkan pasal-pasal tertentu dari undang-undang.

Jokowi melihat langkah ini perlu dilakukan karena ada beberapa pasal dalam Perpres tersebut yang multitafsir, termasuk pasal yang mengatur ujaran kebencian.

Inisiatif Jokowi berawal dari kritikan para aktivis hak asasi manusia selama bertahun-tahun yang mengkritik keberadaan pasal karet dalam undang-undang dan penggunaannya untuk mengkriminalisasi pihak yang kritis terhadap pemerintah.

Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, ada 744 kasus pidana terkait pasal-pasal tersebut dari 2016 hingga Februari 2020 – 676 ​​berujung pada penahanan.

Berita politik Indonesia berpendapat, ada dua hal penting tentang ujaran kebencian yang perlu diperhatikan dari sisi hak asasi manusia dalam rangka penyempurnaan UU ITE: jenis ujaran kebencian yang dapat dipidana dan faktor penjatuhan hukumannya.

Multi Interpretasi Pelaku Ujaran Kebencian

Dalam Pasal 28 Ayat 2 UU ITE, setiap orang dilarang “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi yang bertujuan untuk mengurangi rasa benci atau permusuhan terhadap orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan ( SARA) menyebabkan”.

Ujaran kebencian mencakup spektrum yang luas mulai dari ucapan kasar terhadap orang lain hingga ujaran kebencian, ujaran kebencian, bias ekstrem, dan ujaran kebencian yang mengarah pada kekerasan.

Susunan kata Pasal 28 (2) mengandung dua unsur yang dapat menimbulkan multitafsir.

Pertama istilah “menyebarkan informasi”.

Sejauh mana informasi perlu disebarkan agar dikatakan memenuhi unsur ini? Apakah sebatas mengirimkan informasi di forum publik yang dapat diakses dan dibaca oleh siapa saja?

Atau apakah itu termasuk memberikan informasi di forum publik, yang aksesnya dibatasi dengan cara apa pun, seperti ketika disetel ke pribadi? Atau apakah itu melibatkan berbagi informasi dalam grup obrolan pribadi?

Kedua, standar “kebencian”.

Menurut Robert Post, profesor hukum di Yale Law School, AS, dalam buku Extreme Speech and Democracy, sebuah ujaran harus memenuhi standar intensitas tertentu agar dapat dianggap sebagai ujaran kebencian yang dikriminalisasi.

Dengan kata lain, tidak semua ujaran kebencian dapat dihukum.

Kata-kata Pasal 28 (2) tidak menjelaskan ukuran unsur “kebencian”. Ini berpotensi untuk digeneralisasi ke semua jenis ujaran kebencian, terlepas dari intensitasnya.

Meskipun ruang lingkup ujaran kebencian dapat merujuk pada Pasal 157 KUHP, namun penegasan ruang lingkup ujaran kebencian yang dapat dipidana tetap diperlukan.

Klasifikasi Jenis Ujaran Kebencian

Kita bisa merujuk pada Rabat Action Plan yang disusun oleh Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) pada tahun 2012 untuk membedakan antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian di media sosial.

OHCHR merekomendasikan tiga klasifikasi ujaran kebencian, yaitu pengungkapan pendapat yang akan dituntut; Penyampaian pendapat ahli yang dapat diancam dengan sanksi administratif atau digugat secara hukum perdata; dan penyampaian pendapat yang tidak dapat dikenai sanksi tetapi dapat disikapi dengan pendekatan lain melalui kebijakan pemerintah.

Penghasutan untuk genosida, hasutan untuk melakukan kekerasan dan hasutan untuk kebencian adalah pelanggaran yang dapat dihukum berdasarkan dua peraturan internasional berikut.

  • Pasal 20 (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (IPCPR), yang menyatakan bahwa setiap hasutan untuk kebencian terhadap suatu bangsa, ras atau agama yang menghasut diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.
  • Pasal 4 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), yang menyatakan bahwa setiap Negara Anggota harus melarang segala bentuk propaganda berdasarkan pemahaman yang bertujuan untuk membenarkan atau mengujarkan kebencian rasis dan diskriminasi dalam berbagai bentuk dan jenis apapun .

Indonesia telah meratifikasi kedua konvensi tersebut, pada tahun 1999 untuk ICERD dan tahun 2005 untuk ICCPR.

Kemudian dikeluarkannya pendapat yang dapat diancam dengan sanksi administratif atau dituntut secara perdata atau bahkan diselesaikan melalui keadilan restoratif, yang menitikberatkan pada peran pelaku dan korban dalam penyelesaian masalah.

Ujaran kebencian yang termasuk dalam kategori ini adalah ujaran kebencian berdasarkan Pasal 19 (3) IPCPR, yang menyatakan bahwa hak untuk menyatakan pendapat dapat dibatasi untuk melindungi hak dan nama baik orang lain, keamanan nasional atau ketertiban umum, untuk melindungi kesehatan masyarakat atau demi tujuan moralitas.

Kemudian memberikan pendapat yang tidak dapat dipidana adalah kata-kata yang menurut Post hanyalah salah satu bentuk intoleransi dan perasaan benci yang dimiliki seseorang.

Penyampaian pendapat semacam itu tidak tunduk pada hukum pidana.

Pendekatan yang lebih tepat adalah melalui kebijakan edukasi dan pencegahan, misalnya advokasi penggunaan media sosial yang sehat, didukung oleh sensor yang lebih sensitif terhadap indikasi ujaran kebencian di media sosial.

Pertimbangan Proporsi dan Kebutuhan

OHCHR menekankan bahwa larangan dan sanksi terhadap ujaran kebencian harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas dan perlu atau tidaknya dapat dinilai berdasarkan enam faktor.

  1. Konteks, d. H ujaran kebencian harus berhubungan dengan konteks sosial atau politik tertentu pada saat pidato dan penyebarannya.
  2. Status atau kedudukan pelaku ujaran kebencian dalam suatu organisasi atau jabatan publik yang perlu diperhatikan.
  3. Sadar. Berkaitan dengan Pasal 20 IPCPR, istilah “pengacara” dan “penghasutan” menunjukkan adanya hubungan antara aktor dan penonton, dalam arti aktor sengaja dan sengaja untuk menggerakkan orang lain.
  4. Konten dan bentuk. Artinya, suatu ucapan ujaran kebencian harus dinilai sejauh mana ucapan tersebut bersifat langsung dan provokatif, serta bentuk, gaya, sifat argumen yang digunakan.
  5. Volume ujaran kebencian, yang meliputi penilaian terhadap jenis audiens yang dituju, luas audiens, cara penyampaian ujaran kebencian, di mana dan seberapa sering disampaikan.
  6. Kemungkinan efek dari ujaran kebencian dan seberapa besar kemungkinannya.

Karena hukum pidana adalah upaya terakhir atau terakhir, pemerintah perlu merestrukturisasi kualifikasi dan ruang lingkup ujaran kebencian.

Pemerintah harus mulai menerapkan pendekatan lain untuk mencegah dan menyelesaikan kasus ujaran kebencian tanpa menyalahgunakan hukum pidana.

Demikian ulasan berita politik Indonesia mengenai Haruskah Semua Pelaku Ujaran Kebencian Dihukum, semua tergantung bagaimana Anda menyikapi secara bijak. /Aha

Baca Juga: Pagar Rumah yang Cocok untuk Rumah Minimalis, Recommended!