Perjalanan Proyek Satelit Satria Yang Akan Meluncur Di Tahun 2023

Siapa yang tak kenal dengan berita teknologi terbaru yaitu proyek satelit SATRIA dari Indonesia? Sebagai warga negara Indonesia, tentu saja kamu akan bangga karena Indonesia kembali meluncurkan satelit yang dikenal dengan nama SATRIA. Sebenarnya proyek ini sudah terlambat meluncur karena banyak hal.

Misalnya pernah mengalami finansial closing pengadaan dan juga peluncuran yang harusnya selesai tahun 2019 harus mundur lagi. Pasalnya perakitan yang akan dilakukan Desember 2019 lalu sempat terhenti karena efek Covid 19.

Kelanjutan Proyek Satelit Satria

Sebenarnya proyek ini terhenti merupakan hal yang sangat wajar, khususnya di era pandemi seperti sekarang. Maklum saja karena sebaran virusnya bukan di Indonesia saja melainkan hampir seluruh dunia juga mengalami masalah yang sama.

Akhirnya, penyelesaian proyek ditunda karena terganggu pada supply chain, melambatnya fasilitas pabrikasi hingga terbatasnya tenaga kerja satelit dari Maret 2020 lalu. Namun jangan khawatir karena proyek satelit SATRIA Indonesia ini tetap berlanjut.

Dengan penandatanganan Preparatory Work Agreement (PWA) Proyek Satelit Multifungsi Republik Indonesia (SATRIA) beberapa hari yang lalu, ini menandakan jika proyek satelit ini tetap akan bergulir kembali.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Bagaimana?

Bergulirnya proyek satelit Indonesia kembali bukan hanya isapan jembol. Pasalnya Johnny G Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika menyebutkan jika ia sangat optimis dengan tahapan PWA yang akan dilakukan di Indonesia.

Dengan tahapan ini diharapkan ekonomi di Indonesia bisa terdorong maju, khususnya setelah melewati era pandemi seperti sekarang. Tahapan PWA proyek satelit SATRIA Indonesia ini juga menandai adanya kesepakatan antara konsorsium TAS dan PSN untuk memulai pekerjaan manufacturing proyek.

Diantaranya adalah PT Satelit Nusantara Tiga (SNT) selaku bagian dari konsorsium Pasifik Satelit Nusantara (PSN) dengan tambahan perancang serta pabrikan asal Perancis Thales Alenia Space (TAS).

Tahapan Pokok Di PWA

Dalam penandatangan tersebut ada dua tahapan pokok dari PWA. Pertama adalah melakukan tinjauan kebutuhan muatan sistem satelit yang menjadi penyesuaian desain satelit dengan permintaan para pengguna.

Kedua adalah melakukan tinjauan status kualifikasi komponen yang menjadi tinjauan kualifikasi komponen yang telah dipersyaratkan. Adanya Preparatory Work Agreement ini sekaligus untuk memastikan agar pembuatan proyek satelit SATRIA bisa dilaksanakan tepat waktu.

Selain itu, penandatanganan juga menjadi tanda jika perjanjian pembiayaan akan segera dimulai. Ini dijelaskan oleh Menteri Kominfo. Perlu diketahui jika selama pandemi, sektor komunikasi dan informasi meningkat cukup tajam hingga 10,88 persen.

Johnny menambahkan jika sektor ini menjadi satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan positif sampai 10 persen sektor lain. Tambahnya, dengan adanya investasi proyek satelit SATRIA ini diharapkan bisa menjadi awal investasi bernilai besar di kemudian hari.

Kenapa Indonesia Harus Punya Satelit SATRIA

Kenapa Indonesia harus memiliki satelit seperti SATRIA? Kita tahu jika Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sampai 17 ribu. Tentu akan sangat sulit menghubungkan antar pulau jika tidak ada satelit ini.

Inilah alasan kenapa Pemerintah cukup ngoyo agar Indonesia memiliki satelit sendiri. Tak tanggung-tanggung, satelit yang rencananya akan diluncurkan di tahun 2023 ini adalah satelit yang sudah berteknologi High Throughput Satellite (HTS) yang kapasitasnya sudah mencapai 150 Gbps.

Indonesia sendiri memiliki kebutuhan yang sangat besar. Hingga tahun 2030, kapasitas satelit Indonesia yang diperlukan mencapai 0,9 Tbps atau 900 Gbps. Indonesia juga masih memperlukan pembangunan ground segment untuk perlengkapan pembangunan space segment.

Satelit-Satelit Yang Sudah Ada Di Indonesia

Sebelum proyek satelit SATRIA Indonesia 2023 diluncurkan, saat ini indonesia sudah memanfaatkan lima satelit nasional yang kapasitasnya sudah mencapai 30 Gbps. Selain itu ada juga tambahan 4 satelit asing yang mempunyai kapasitas 20 Gbps.

Kominfo menjelaskan jika proyek satelit ini nanti bisa menghadirkan wifi gratis di 150 ribu titik layanan di seluruh Indonesia. Di mana setiap titik tersebut ada kapasitas internet sebesar 1 Mbps. Cukuplah untuk kemajuan generasi muda berikutnya.

Ratusan ribu titik tersebut sudah dibagi menjadi beberapa bagian. Diantaranya 93.900 titik sekolah dan pesantren. Selain itu ada juga 47.900 titik kantor desa, pemerintahan daerah dan keluharan. Ada juga 3700 titik fasilitas kesehatan dan juga 4500 titik layanan publik lainnya.

Siapa Pengurus Proyek Satelit SATRIA

Perlu diketahui jika proyek ini dikerjakan oleh kerjasama antara Badan Usaha atau KPBU. Di sini Kementrian Kominfo menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Pabrikan proyek ini menggunakan Thales Alenia Space yang berpusat di Perancis seperti yang sudah disebutkan.

Peluncurannya menggunakan roket Falcon 9-5500 yang dibuat oleh Space X, perusahaan telekomunikasi asal Amerika Serikat. Untuk pendanaan, Johnny menyebutkan jika proyek ini didukung dengan equlity portion.

Capital expenditure untuk space segment proyek satelit SATRIA sendiri nilainya mencapai 550 juta dollar. Dari nilai tersebut, 20% akan didanai dengan equity oleh satelit project sponsor. Sisanya didanai oleh sindikasi pembiayaan internasional.

Don’t just blame YouTube’s algorithms for ‘radicalisation’. Humans also play a part

YouTube uses a wide range of tools to keep viewers watching. Shutterstock

Ariadna Matamoros-Fernández, Queensland University of Technology and Joanne Gray, Queensland University of Technology

This is the second article in a series looking at the attention economy and how online content gets in front of your eyeballs. Read part 1 here.


People watch more than a billion hours of video on YouTube every day. Over the past few years, the video sharing platform has come under fire for its role in spreading and amplifying extreme views.

YouTube’s video recommendation system, in particular, has been criticised for radicalising young people and steering viewers down rabbit holes of disturbing content.

The company claims it is trying to avoid amplifying problematic content. But research from YouTube’s parent company, Google, indicates this is far from straightforward, given the commercial pressure to keep users engaged via ever more stimulating content.

But how do YouTube’s recommendation algorithms actually work? And how much are they really to blame for the problems of radicalisation?

The fetishisation of algorithms

Almost everything we see online is heavily curated. Algorithms decide what to show us in Google’s search results, Apple News, Twitter trends, Netflix recommendations, Facebook’s newsfeed, and even pre-sorted or spam-filtered emails. And that’s before you get to advertising.

More often than not, these systems decide what to show us based on their idea of what we are like. They also use information such as what our friends are doing and what content is newest, as well as built-in randomness. All this makes it hard to reverse-engineer algorithmic outcomes to see how they came about.

Algorithms take all the relevant data they have and process it to achieve a goal – often one that involves influencing users’ behaviour, such as selling us products or keeping us engaged with an app or website.

At YouTube, the “up next” feature is the one that receives most attention, but other algorithms are just as important, including search result rankings, homepage video recommendations, and trending video lists.


How YouTube recommends content

The main goal of the YouTube recommendation system is to keep us watching. And the system works: it is responsible for more than 70% of the time users spend watching videos.

When a user watches a video on YouTube, the “up next” sidebar shows videos that are related but usually longer and more popular. These videos are ranked according to the user’s history and context, and newer videos are generally preferenced.

This is where we run into trouble. If more watching time is the central objective, the recommendation algorithm will tend to favour videos that are new, engaging and provocative.

Yet algorithms are just pieces of the vast and complex sociotechnical system that is YouTube, and there is so far little empirical evidence on their role in processes of radicalisation.

In fact, recent research suggests that instead of thinking about algorithms alone, we should look at how they interact with community behaviour to determine what users see.

The importance of communities on YouTube

YouTube is a quasi-public space containing all kinds of videos: from musical clips, TV shows and films, to vernacular genres such as “how to” tutorials, parodies, and compilations. User communities that create their own videos and use the site as a social network have played an important role on YouTube since its beginning.

Today, these communities exist alongside commercial creators who use the platform to build personal brands. Some of these are far-right figures who have found in YouTube a home to push their agendas.

It is unlikely that algorithms alone are to blame for the radicalisation of a previously “moderate audience” on YouTube. Instead, research suggests these radicalised audiences existed all along.


Content creators are not passive participants in the algorithmic systems. They understand how the algorithms work and are constantly improving their tactics to get their videos recommended.

Right-wing content creators also know YouTube’s policies well. Their videos are often “borderline” content: they can be interpreted in different ways by different viewers.

YouTube’s community guidelines restrict blatantly harmful content such as hate speech and violence. But it’s much harder to police content in the grey areas between jokes and bullying, religious doctrine and hate speech, or sarcasm and a call to arms.

Moving forward: a cultural shift

There is no magical technical solution to political radicalisation. YouTube is working to minimise the spread of borderline problematic content (for example, conspiracy theories) by reducing their recommendations of videos that can potentially misinform users.

However, YouTube is a company and it’s out to make a profit. It will always prioritise its commercial interests. We should be wary of relying on technological fixes by private companies to solve society’s problems. Plus, quick responses to “fix” these issues might also introduce harms to politically edgy (activists) and minority (such as sexuality-related or LGBTQ) communities.

When we try to understand YouTube, we should take into account the different factors involved in algorithmic outcomes. This includes systematic, long-term analysis of what algorithms do, but also how they combine with YouTube’s prominent subcultures, their role in political polarisation, and their tactics for managing visibility on the platform.

Before YouTube can implement adequate measures to minimise the spread of harmful content, it must first understand what cultural norms are thriving on their site – and being amplified by their algorithms.


The authors would like to acknowledge that the ideas presented in this article are the result of ongoing collaborative research on YouTube with researchers Jean Burgess, Nicolas Suzor, Bernhard Rieder, and Oscar Coromina.

Ariadna Matamoros-Fernández, Lecturer in Digital Media at the School of Communication, Queensland University of Technology and Joanne Gray, Lecturer in Creative Industries, Queensland University of Technology

This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.