Haruskah Semua Pelaku Ujaran Kebencian Dihukum

Pelaku Ujaran Kebencian – Bulan lalu, Presiden Joko “Jokowi” Widodo menginstruksikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mempersiapkan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan polisi untuk memberikan pedoman untuk menafsirkan pasal-pasal tertentu dari undang-undang.

Jokowi melihat langkah ini perlu dilakukan karena ada beberapa pasal dalam Perpres tersebut yang multitafsir, termasuk pasal yang mengatur ujaran kebencian.

Inisiatif Jokowi berawal dari kritikan para aktivis hak asasi manusia selama bertahun-tahun yang mengkritik keberadaan pasal karet dalam undang-undang dan penggunaannya untuk mengkriminalisasi pihak yang kritis terhadap pemerintah.

Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, ada 744 kasus pidana terkait pasal-pasal tersebut dari 2016 hingga Februari 2020 – 676 ​​berujung pada penahanan.

Berita politik Indonesia berpendapat, ada dua hal penting tentang ujaran kebencian yang perlu diperhatikan dari sisi hak asasi manusia dalam rangka penyempurnaan UU ITE: jenis ujaran kebencian yang dapat dipidana dan faktor penjatuhan hukumannya.

Multi Interpretasi Pelaku Ujaran Kebencian

Dalam Pasal 28 Ayat 2 UU ITE, setiap orang dilarang “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi yang bertujuan untuk mengurangi rasa benci atau permusuhan terhadap orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan ( SARA) menyebabkan”.

Ujaran kebencian mencakup spektrum yang luas mulai dari ucapan kasar terhadap orang lain hingga ujaran kebencian, ujaran kebencian, bias ekstrem, dan ujaran kebencian yang mengarah pada kekerasan.

Susunan kata Pasal 28 (2) mengandung dua unsur yang dapat menimbulkan multitafsir.

Pertama istilah “menyebarkan informasi”.

Sejauh mana informasi perlu disebarkan agar dikatakan memenuhi unsur ini? Apakah sebatas mengirimkan informasi di forum publik yang dapat diakses dan dibaca oleh siapa saja?

Atau apakah itu termasuk memberikan informasi di forum publik, yang aksesnya dibatasi dengan cara apa pun, seperti ketika disetel ke pribadi? Atau apakah itu melibatkan berbagi informasi dalam grup obrolan pribadi?

Kedua, standar “kebencian”.

Menurut Robert Post, profesor hukum di Yale Law School, AS, dalam buku Extreme Speech and Democracy, sebuah ujaran harus memenuhi standar intensitas tertentu agar dapat dianggap sebagai ujaran kebencian yang dikriminalisasi.

Dengan kata lain, tidak semua ujaran kebencian dapat dihukum.

Kata-kata Pasal 28 (2) tidak menjelaskan ukuran unsur “kebencian”. Ini berpotensi untuk digeneralisasi ke semua jenis ujaran kebencian, terlepas dari intensitasnya.

Meskipun ruang lingkup ujaran kebencian dapat merujuk pada Pasal 157 KUHP, namun penegasan ruang lingkup ujaran kebencian yang dapat dipidana tetap diperlukan.

Klasifikasi Jenis Ujaran Kebencian

Kita bisa merujuk pada Rabat Action Plan yang disusun oleh Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) pada tahun 2012 untuk membedakan antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian di media sosial.

OHCHR merekomendasikan tiga klasifikasi ujaran kebencian, yaitu pengungkapan pendapat yang akan dituntut; Penyampaian pendapat ahli yang dapat diancam dengan sanksi administratif atau digugat secara hukum perdata; dan penyampaian pendapat yang tidak dapat dikenai sanksi tetapi dapat disikapi dengan pendekatan lain melalui kebijakan pemerintah.

Penghasutan untuk genosida, hasutan untuk melakukan kekerasan dan hasutan untuk kebencian adalah pelanggaran yang dapat dihukum berdasarkan dua peraturan internasional berikut.

  • Pasal 20 (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (IPCPR), yang menyatakan bahwa setiap hasutan untuk kebencian terhadap suatu bangsa, ras atau agama yang menghasut diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.
  • Pasal 4 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), yang menyatakan bahwa setiap Negara Anggota harus melarang segala bentuk propaganda berdasarkan pemahaman yang bertujuan untuk membenarkan atau mengujarkan kebencian rasis dan diskriminasi dalam berbagai bentuk dan jenis apapun .

Indonesia telah meratifikasi kedua konvensi tersebut, pada tahun 1999 untuk ICERD dan tahun 2005 untuk ICCPR.

Kemudian dikeluarkannya pendapat yang dapat diancam dengan sanksi administratif atau dituntut secara perdata atau bahkan diselesaikan melalui keadilan restoratif, yang menitikberatkan pada peran pelaku dan korban dalam penyelesaian masalah.

Ujaran kebencian yang termasuk dalam kategori ini adalah ujaran kebencian berdasarkan Pasal 19 (3) IPCPR, yang menyatakan bahwa hak untuk menyatakan pendapat dapat dibatasi untuk melindungi hak dan nama baik orang lain, keamanan nasional atau ketertiban umum, untuk melindungi kesehatan masyarakat atau demi tujuan moralitas.

Kemudian memberikan pendapat yang tidak dapat dipidana adalah kata-kata yang menurut Post hanyalah salah satu bentuk intoleransi dan perasaan benci yang dimiliki seseorang.

Penyampaian pendapat semacam itu tidak tunduk pada hukum pidana.

Pendekatan yang lebih tepat adalah melalui kebijakan edukasi dan pencegahan, misalnya advokasi penggunaan media sosial yang sehat, didukung oleh sensor yang lebih sensitif terhadap indikasi ujaran kebencian di media sosial.

Pertimbangan Proporsi dan Kebutuhan

OHCHR menekankan bahwa larangan dan sanksi terhadap ujaran kebencian harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas dan perlu atau tidaknya dapat dinilai berdasarkan enam faktor.

  1. Konteks, d. H ujaran kebencian harus berhubungan dengan konteks sosial atau politik tertentu pada saat pidato dan penyebarannya.
  2. Status atau kedudukan pelaku ujaran kebencian dalam suatu organisasi atau jabatan publik yang perlu diperhatikan.
  3. Sadar. Berkaitan dengan Pasal 20 IPCPR, istilah “pengacara” dan “penghasutan” menunjukkan adanya hubungan antara aktor dan penonton, dalam arti aktor sengaja dan sengaja untuk menggerakkan orang lain.
  4. Konten dan bentuk. Artinya, suatu ucapan ujaran kebencian harus dinilai sejauh mana ucapan tersebut bersifat langsung dan provokatif, serta bentuk, gaya, sifat argumen yang digunakan.
  5. Volume ujaran kebencian, yang meliputi penilaian terhadap jenis audiens yang dituju, luas audiens, cara penyampaian ujaran kebencian, di mana dan seberapa sering disampaikan.
  6. Kemungkinan efek dari ujaran kebencian dan seberapa besar kemungkinannya.

Karena hukum pidana adalah upaya terakhir atau terakhir, pemerintah perlu merestrukturisasi kualifikasi dan ruang lingkup ujaran kebencian.

Pemerintah harus mulai menerapkan pendekatan lain untuk mencegah dan menyelesaikan kasus ujaran kebencian tanpa menyalahgunakan hukum pidana.

Demikian ulasan berita politik Indonesia mengenai Haruskah Semua Pelaku Ujaran Kebencian Dihukum, semua tergantung bagaimana Anda menyikapi secara bijak. /Aha

Baca Juga: Pagar Rumah yang Cocok untuk Rumah Minimalis, Recommended!

Kepolisian Dumai Barat Tangkap Dua Pelaku Judi

RIAUGREEN.COM – Tangkap dua pelaku judi, Kepolisian Dumai Barat mengatakan semua berkat laporan warga. Pihak kepolisisan menangkap mereka di Jalan Gatot Soebroto, Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan.

Kepolisian Dumai AKBP Andri Ananta Yudhistira, SIK, MH melalui Kapolsek Dumai Barat AKP Asep Rahmat, SH, membenarkan perihal penangkapan tersebut.

Beliau berkata bahwa penangkapan tersebut berawal dari masyarakat yang mengabarkan tentang adanya Praktik Perjudian Sejenis Togel dan KIM.

togel online

“Betul saja, pada Kamis malam tadi Tim Opsnal Unit Polsek Dumai Barat sudah mengamankan dua pria pelaku. Mereka memiliki nama samaran LM Alias MT (43)  dan MT Alias SM (60) ,” ucap AKP Asep Rahmat, SH, SIK.

Kepolisian Dumai Barat menambahkan bahwa beserta dengan kedua tersangka ikut mereka amankan dengan sejumlah barang bukti. Barang bukti itu antara lain:  2  lembar kertas rekapan bertuliskan angka-angka, 1  buah buku tafsir mimpi paling lengkap.

Selain itu juga 1 buah handphone Vivo warna biru, 1 handphone Nokia warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 720.000 rupiah sudah petugas amankan.

Baca juga: Bos Besar Judi Togel Hongkong Di Indramayu Ditahan

“Saat ini kedua pelaku beserta semua barang bukti  sudah kami sita dan berada di Mapolsek Dumai Barat. Dan untuk proses penelitian lebih lanjut, dan untuk mempertanggung jawabkan kedua pelaku akan kami jerat Pasal 303 KUH Pidana tentang perjudian,” tutup kepolisian Dumai Barat.

Sumber: riaugreen.com

Polsek Rengat Barat Berhasil Ringkus Dua Bandar Togel

Jaringan perjudian togel online masih menjadi buruan Polres Inhu (Indragiri Hulu). Terbukti selama beberapa pekan terakhir sejumlah pelaku kejahatan dan pemain judi togel (toto gelap) sudah berhasil diburu habis. Hal ini memang sebagai langkah untuk mematikan rantai penyakit masyarakat yang semakin menjalar semua kalangan ini.

Pada Senin malam (25/1) jam 21.30 WIB, Tim Reskrim Polsek Rengat Barat berhasil menangkap 2 pelaku yang kedapatan menjual dan memasarkan kupon togel. Dua pelaku adalah MHH (38 tahun) dan WGB (58 tahun) warga yang tinggal di Kelurahan Pematang Reba.

Petugas berhasil meringkus kedua pelaku saat berada di salah satu bengkel tembel ban di kawasan jalan raya Rengat-Pematang Reba, kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat. Keduanya tidak bisa mengelak karena memang sudah masuk dalam laporan menjadi dalang dari aktifitas perjudian togel selama ini.

ilustrasi togel

Baca Juga: Kepolisian Dumai Barat Tangkap Dua Pelaku Judi

AKBP Efrizal S.I.K dalam keterangan yang disampaikan oleh Aipda Misran selaku PS Paur Humas Polres Inhu, melaporkan jika memang petugas sudah berhasil menangkap pelaku kejahatan yang menyediakan dengan sengaja judi togel online. Bahkan pelaku selama ini sudah nyaman sekali menggelar lapak judi togel di kawasan Rengat Barat.

Dalam penuturan Misran, pada Senin malam dijalankan pengintaian di kawasan yang sering dijadikan arena transaksi judi togel online. Dimana lokasi yang sudah diintai berada pada salah satu bengkel yang ada di kawasan jalan raya Rengat-Pematang Reba.

Usai pengintaian kemudian Kanit Reskrim Polsek Rengat yang dipimpin oleh Iptu Yose Rizal kemudian menindak laporan tersebut. Sekiat jam 21.30, Opung Barutu yang berada didalam bengkel langsung ditangkap dan diperiksa petugas.

Dari tangan pelaku diamankan 1 unit HP yang berisikan pesanan nomor-nomor togel, buku rekap togel, rekap nomor togel dan tafsir mimpi. Sang pelaku juga kedapatan sudah membawa uang hasil penjualan sekitar 459 ribu rupiah.

Rencananya hasil penjualan akan disetorkan ke bandar bernama MHH. Kemudian pelaku dibawa untuk menunjukkan alamat bandar MHH. Disana pelaku  lain, MHH juga berhasil diamankan petugas. Asal usul togel ini dari kedua pelaku yang disinyalir bergerak sebagai bandar togel kemudian digelandang ke Mapolres untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

sumber: riaukarya.com

Kepolisian Riau Bongkar Praktik Judi di Warung PT SJI, 5 Pelaku Berhasil Diamankan!

Penggerebekan praktik perjudian di Riau kembali berhasil dilakukan. Kali ini, Personel Polsek Kunto Darussalam, Riau berhasil melakukan penggerebekan di sebuah warung yang berlokasi di perumahan Divisi IV PT SJI Kelurahan Kota Lama.

Melansir informasi dari halaman Riauterkini, disebutkan bahwa penggerebekan tersebut dilakukan pada hari Jumat lalu (15/1/2021) sekitar pukul 00.10 WIB. Dari penggerebekan tersebut, petugas kepolisian berhasil mengamankan lima pria yang diduga kuat melakukan perjudian jenis kartu qiu-qiu (QQ).

Berdasarkan pada laporan yang dikeluarkan pihak kepolisian Kunto Darussalam Riau bernomo LP.A/09/I/2021/Riau/Res Rohul/Sek Kunto Ds, kelima pelaku yang tertangkap masing-masing berinisial RD (45 tahun), R (42 tahun), AYB (26 tahun), AN (27 tahun) dan HA (32 tahun).

Baca Juga: Pemain Judi Togel Jenis Hongkong di Kotamobagu Ditangkap Polisi

Kepolisian Riau Bongkar Praktik Judi

Dari penggerebekan praktik perjudian di PT SJI tersebut, petugas kepolisian juga turut mengamankan sejumlah barang bukti kejahatan yang meliputi empat kotak kartu kabuki Domino, dua set kartu kabuki domino yang telah digunakan untuk berjudi dan juga uang tunai sebesar Rp. 190 ribu.

Saat ini, para pelaku dan juga barang bukti terkait sendiri telah diamankan ke Polsek Kunto Darussalam Riau untuk diselidiki lebih lanjut. Hal tersebut dibenarkan oleh AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat melalui Ipda Refly Harahap pada kesempatan wawancara pada hari jumat lalu (15/1/2021).

“Kelima terduga pelaku dan barang bukti sudah dibawa ke Polsek Kunto Darussalam untuk diproses hukum”, jelas Ipda Refly Harahap.

Terkait dengan hukuman yang akan dikenakan kepada kelima pelaku perjudian. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait hal tersebut. Namun jika didasarkan pada KUHP, kelima pelaku dapat dikenakan pasal 303 bis ayat 1 dengan hukuman penjara maksimal empat tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp. 10 juta.

Bicara tentang kasus perjudian di Riau sendiri, angka perjudian di Riau memang masih cukup tinggi. Namun pihak kepolisian Riau berkomitmen untuk terus melanjutkan pemberantasan praktik perjudian tersebut. Tidak sekedar praktik judi di tempat, namun juga praktik perjudian berbasis online seperti poker, slot dan permainan casino online lainnya.

Pemain Judi Togel Jenis Hongkong di Kotamobagu Ditangkap Polisi

Polisi telah menangkap penjudi togel gaya Hong Kong di Kota Kotamobagu. Kini pengecer dan pemasang sudah diamankan oleh tim Resmob, Reskrim dan polisi Kotamobagu. 

Moulana, salah satu anggota Kasat Reskrim AKP, menjelaskan bahwa Polsek Kotamobagu terus menindaklanjuti pemberitaan masyarakat bahwa praktik judi togel jenis Hongkong (HK) sedang berlangsung di Desa Mongkonai di Kecamatan Kotamobagu Barat.

situs pkv

Laporan tersebut diperiksa tim dan berhasil mengidentifikasi epitelnya, ”kata anggota tersebut, Minggu (10/1/2021). 

Setelah berhasil mengidentifikasi pengecer, tim menyusun strategi untuk menangkap mereka. Tim berhasil mengamankan pengecer SP alias Yo (52) dan rum (51) MRP dengan penginstal.

Saat penangkapan gagal, mereka terlibat perjudian HK dan tim menemukan bukti dan bukti perjudian, ”kata Angga.

Bukti akuisisi yang berhasil termasuk uang tunai Rs 236.000, kartu ATM, dua ponsel, kertas angka berpasangan dan tiga spanduk.

Tim segera mengumpulkan kecurigaan dan barang bukti di Mabes Polri Kotamobagu untuk penyelidikan lebih lanjut.

Sumber: inews.id

Bos Besar Judi Togel Hongkong Di Indramayu Ditahan

Permainan togel Live Draw hk masih diminati oleh masyarakat umum. Kuli angkut terbukti tidak pernah kehilangan angin. Termasuk dua warga kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.

Mereka adalah jenis taruhan togel Sydney dan HongKong. Dari tangan mereka, polisi mendapatkan barang bukti peralatan judi dan sejumlah uang.

Live Draw HK

Para skeptis mengetahui bahwa permainan judi itu dipasarkan melalui WhatsApp. Kapolsek Indramayu AKBP Hafid S Herlambang mengatakan, terdakwa berjudi menggunakan aplikasi WhatsApp (WA).

Polisi harus menyamar untuk menangkap tertuduh di rumah. Petugas itu bertindak sebagai pemasang lotere.

Pada saat yang sama, informasi tentang sistem terlarang ini datang dari publik. Kemudian sate krim Paulus Indramayu menyusul.

Barang bukti penyitaan berupa uang tunai Rp 260 ribu, enam buku catatan, dua pulpen, dan dua ponsel.

Akibat perbuatannya tersebut, ia divonis 10 tahun penjara berdasarkan Pasal 303 KUHP.

Sumber: radarcirebon.com

Penerimaan Pajak Hingga Rp 877 Miliar Dari Bisnis Judi Online Ilegal

Menjamurnya perjudian online ilegal dan kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan industri perjudian dalam negeri telah mengakibatkan kerugian pajak hingga jutaan euro.

Fintan Costello, Managing Director BonusFinder.com, salah satu operator judi online, mengatakan regulasi ketat pada perjudian online telah menyebabkan terjadinya perjudian online. 

Akibatnya, pendapatan pajak yang hilang diperkirakan mencapai € 46 juta dan akan menjadi sekitar $ 877 miliar pada tahun 2020.

situs qq online

Menurut Costello, penerimaan pajak yang hilang itu sangat menyedihkan. Dana tersebut tentu saja dapat digunakan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19, seperti gaji 1.000 perawat dan 1.400 petugas polisi.

Selain itu, dana yang hilang juga bisa membayar gaji 599 politisi di parlemen Swedia. Aturan yang berlebihan tidak akan berhasil, akibatnya penjudi akan lebih berisiko, katanya, Jumat (18/12/2020).

Costello yakin keputusan untuk membatasi jumlah pembelanjaan pemain judi di situs online pada Mei 2020 berdampak negatif. 

Selain itu, pemerintah telah memberlakukan aturan yang lebih ketat tentang bonus bagi pemain baru.

Alhasil, banyak pemain online Swedia yang beralih ke perjudian ilegal yang tidak mengakui pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah. 

Ia mengatakan, pemerintah dan operator tempat perjudian di Swedia akan menderita jika tidak ada perubahan regulasi.

Oleh karena itu, Costello berharap aturan situs judi online semakin dilonggarkan untuk mencegah operator situs kehilangan pangsa pasarnya dan tidak mampu bersaing dengan situs yang tidak berlisensi. Pada gilirannya, pendapatan masyarakat bisa terganggu.

Dalam waktu yang singkat, kami telah berikan kebijakan dan mengakibatkan hilangnya pendapatan dari pajak puluhan juta euro. Kami sedang membuat proposal untuk mengekang kebijakan berbahaya di sektor ini.”


Sumber: ddtc.co.id

MPU Aceh Terbitkan 100 Stiker Fatwa Haram Judi Online dan Bermain PUBG

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan 100 stiker yang berisikan fatwa haram memainkan game judi online dan PUBG. 100 Stiker tersebut direncanakan akan ditempelkan ke sejumlah warung kopi yang ada di Aceh.

DIlansir dari ACEHKINI di halaman kumparan, terdapat 2 macam fatwa yang diterbitkan oleh MPU Aceh, yakni Fatwa Nomor 1 Tahun 2016 tentang judi online dan juga Fatwa Nomor 3 tahun 2019 tentang PUBG. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua MPU Aceh, Teungku Faisal Ali dalam suatu kesempatan wawancara (05/12/2020).

Teungku Faisal Ali juga kembali tegas menyebutkan bahwa segala jenis perjudian melalui internet dan media sosial adalah haram hukumnya.

“Judi online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain, melalui media internet dan media sosial hukumnya adalah haram”, tegas Teungku Faisal Ali kepada media.

situs judi online

Menurut informasi yang dirilis oleh ACEHKINI, dua macam stiker fatwa tersebut telah diserahkan kepada sejumlah ormas untuk selanjutnya ditempelkan di sejumlah warung kopi yang ada di Aceh. Stiker Fatwa itu sendiri telah diserahkan secara simbolik kepada ketua Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT) Aceh.

Dalam acara penyerahan stiker Fatwa tersebut secara simbolis, juga tampak hadir ormas Gerakan Pemuda Syariat Islam (GPSI), Majelis Pariwisata Aceh (MPA), Masyarakat Informasi dan Teknologi (MIT) Aceh dan juga Indonesia Islamic Business Forum (IIBF).

Teungku Faisal Ali juga kembali menjelaskan bahwa stiker Fatwa yang akan ditempel di sejumlah warung kopi tersebut, saat ini hanya dicetak sebanyak 100 lembar. Namun ia mengungkap bahwa pihaknya akan kembali mencepat stiker fatwa tersebut dengan jumlah yang lebih banyak di tahun 2021 mendatang.

“Jadi pada hari ini tidak banyak yang bisa kita lakukan, hanya 100 lembar. Mudah-mudahan ini awal, kalau ini kita lihat efektif dan memberi manfaat yang besar, di tahun 2021 akan bisa kita perbanyak kembali”, jelasnya Teungku Faisal Ali dilansir oleh ACEHKINI di halaman kumparan.

Fatwa larangan bermain game judi online yang dikeluarkan oleh MPU Aceh ini sendiri bukan hanya berlaku untuk game-game mobile bertema perjudian. Namun fatwa ini juga berlaku untuk situs-situs perjudian online yang saat ini semakin marak, seperti situs poker online, togel online dan berbagai permainan kasino.

Di Papua Ada Mantan Pejabat Bank Telah Gelapkan Uang Rp1,3 Miliar Untuk Main Judi Online

Penyidik ​​sebelumnya telah mengidentifikasi tersangka berinisial AAO (34) yang pada 2017 menjabat sebagai Kepala Kantor Kas Lere Cabang Bank Papua Sentani. Merupakan fakta yang diketahui bahwa AAO mempraktikkan perjudian internet pada saat itu sebagai satu-satunya tersangka.

“Kami telah menyelidiki dan melindungi penjahat. Kasus tersebut sekarang telah dinyatakan sebagai P21 oleh Jaksa Distrik Jaipur. Hal tersebut ia sampaikan dalam siaran pers yang dikeluarkan di Mapolda Jayapura, Selasa (17/11).

Kasus ini berdasarkan Laporan Polisi No. LP / 585 / X / 2019 / Papua / Res Jayapura / Rescreaming tanggal 15 Oktober 2019 dan Surat Perintah Investigasi No. Spring-CDIC / 134A / X / 2019 / Rescreaming tanggal 16 Oktober 2019 Macbeth menjelaskan itu. .

Macbeth mengungkapkan bahwa tersangka dalam kasus ini adalah pemalsu yang sistematis. Dia menggunakannya dengan ATM dan kemudian menyimpannya melalui ATM.

Deposito palsu tanpa uang fisik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keseimbangan sehingga mereka dapat mentransfer uang dari rekening yang ke rekening lain tersangka dan menggunakannya sebagai modal untuk perjudian online rekening tabungan tersangka.

Diketahui, sebelumnya tersangka bertransaksi menggunakan identitas nasabah Bank Papua untuk membuka sembilan rekening tabungan baru. Dia menyimpan antara $ 10 juta dan $ 50 juta.

“Pembukaan rekening hanya tercatat pada sistem Zaitun dan tersangka membuat ATM untuk masing-masing rekening tersebut sehingga tersangka kemudian bisa menarik saldo dari masing-masing rekening melalui ATM tersebut,” kata Macben.

Berdasarkan pemeriksaan perwakilan BPKP di Papua, kerugian fiskal akibat tindakan tersangka sebesar Rp.1339.546.000.

Tersangka telah didakwa berdasarkan Bagian 3 atau Bagian 8. Penghapusan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara minimal 1 (1) dan paling lama 20 tahun atau denda Rs. 50 juta dan paling banyak Rs. 1999 1999.

Macbeth menambahkan, tersangka AAO telah mengetahui perjudian online sejak September 2018. Sejak itu, tersangka sering kehilangan banyak lokasi. Pemasangan terbesar rekening judi online tersangka mencapai Rp 50 juta.

“Setiap Anda memasukkan uang, uang itu keluar dari laci ATM atau PT. Bank itu adalah kantor Papua Nugini, ”kata Macbeth.

Pada 22 Agustus 2019, selisih uang tunai di brankas dan laci ATM semakin besar untuk ditutup kembali. Tersangka berada di bawah tekanan setelah kantor cabang bank Papua Sentani bersiap untuk menarik uang tersebut.

“Tersangka kemudian memutuskan untuk melarikan diri dari kantor dengan uang fisik Rs 400.000.000 dan mengeluarkannya dari brankas,” Macbeth menjelaskan.

Baca Juga: Pemain Judi Togel Jenis Hongkong di Kotamobagu Ditangkap Polisi

Sumber: seputarpapua.com

Bandar Togel Hong Kong Ditangkap Polisi Berikut Barang Buktinya HP

Polisi menangkap seorang pria berinisial MH (55), warga Kecamatan Engandru di Desa RT03RW02 / Kabupaten Tulungagung, dari rumahnya. 

MH aman karena melakukan tindak pidana berupa penjara judi togel ilegal Hongkong. Pelakunya diduga sebagai pedagang.

Polisi Enkontru telah menangkap pelaku perjudian ilegal jenis togel Hongkong di Live Draw hk yang bertindak sebagai penerima Tombokan, ”kata Kapolres Tulungagung AKBP Eva Guna Pandia kepada Humas Neni Sasongko, Rabu (7/10/2020).

Live Draw HK

Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata benar rumah MH sering digunakan sebagai tempat transaksi penjualan togel Hongkong. 

Menurut informasi dari Bareskrim Polres Ngantru, sudah dilakukan penyidikan dan terlapor akhirnya ditangkap, katanya

Saat itu, MH telah menerima tombol nomor judi togel hongkong, yang setelah dilakukan penggeledahan diduga menggunakan barang bukti handphone merek nokia, dan pelapor menerima nomor setoran judi yang ia masukkan di saku celananya. 

Barang bukti yang dilaporkan untuk diproses lebih lanjut juga dibawa ke Polsek Ngantru, jelasnya.

Meskipun tidak ada bukti uang yang ditemukan, namun ditemukan dari keterangan saksi bahwa MH melakukan perjudian toto ilegal dengan cara pelaku menerima lemparan dari para perampok.

Sumber: jatimtimes.com